Anggoran bansos masa Presiden Jokowi meledak? Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana perlindungan sosial, yang melibatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebesar Rp496 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp20 triliun dibandingkan dengan APBN 2023 yang mencapai Rp476 triliun.
Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK pada Senin (05/02/24), Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau realisasi anggaran bansos tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan anggoran Bansos akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan, menegaskan komitmen pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sorotan terhadap program bansos semakin tajam menjelang Pemilihan Umum 2024, terutama terkait dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang merilis BLT baru untuk 18,8 juta penerima guna mengatasi risiko pangan. Penerima BLT ini dijanjikan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2024. Keputusan untuk memberikan bantuan sekaligus pada bulan Februari, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu, menimbulkan kontroversi.
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa anggoran Bansos adalah bagian dari instrumen APBN yang telah melalui proses legislasi bersama seluruh partai politik di Senayan. Ia menyoroti bahwa bansos bukanlah kebijakan yang dibuat semata-mata menjelang pemilu, melainkan merupakan komitmen jangka panjang yang diatur oleh undang-undang.
Dalam upaya mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat, Sri Mulyani menekankan pentingnya pemahaman masyarakat, terutama mereka yang miskin atau tidak mampu, terhadap sumber dana bantuan sosial yang diterima. Edukasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggapnya sebagai langkah untuk memberdayakan masyarakat agar memahami bahwa anggoran Bansos berasal dari pajak yang dibayarkan oleh orang mampu atau kaya.
Dengan meningkatkan pemahaman dan rasa memiliki terhadap proses APBN, diharapkan masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan dan akuntabilitas, menciptakan iklim di mana seluruh rakyat Indonesia merasa memiliki peran dalam pembangunan negara. Kesadaran ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Demikian informasi seputar catatan anggoran Bansos selama 2024. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Nutshell-Movies.Com.
