Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, mengambil inisiatif kuat dalam mengelola aset negara dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dengan pemanfaatan optimal sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan negara. Transformasi ini mencerminkan evolusi dari pengelolaan aset yang semula administratif menjadi orientasi kinerja guna mendukung pelayanan publik dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perbandingan antara negara maju yang memiliki aset yang bekerja keras dengan Indonesia yang memiliki potensi besar namun belum optimal dimanfaatkan. Pernyataan ini mendorong pemerintah untuk memperkuat upaya dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki.
Dari perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dapat menjadi kontributor signifikan terhadap PNBP. Dalam APBN 2023 sebesar Rp3.325,1 triliun, BMN yang dimanfaatkan secara efektif diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi, penanganan peristiwa global, dan investasi pada aset negara sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.
Kementerian Keuangan menetapkan peran penting Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam meningkatkan pengelolaan BMN. Langkah-langkah strategis yang diambil melibatkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai pionir dalam mengubah aset properti yang sebelumnya idle menjadi optimal, menciptakan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial.
Sri Mulyani juga menyoroti peran LMAN sebagai penyedia properti bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema sewa atau kerja sama. Langkah pemberdayaan UMKM ini diharapkan memberikan manfaat berupa biaya sewa yang terjangkau, lokasi strategis, dan kepastian hukum yang jelas.
Tiga manfaat utama yang dihadirkan bagi UMKM dan masyarakat yang menyewa properti milik negara antara lain:
- Biaya Terjangkau: UMKM dapat menikmati harga sewa yang lebih terjangkau dibandingkan dengan properti komersial lainnya, dengan hasil valuasi yang jelas dan transparan oleh LMAN.
- Lokasi Strategis: Properti yang disewakan oleh LMAN terletak di lokasi strategis, memungkinkan UMKM untuk lebih dekat dengan konsumennya, meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas usaha.
- Kepastian Pengurusan: Aset negara memiliki status kepastian hukum yang jelas dan bebas sengketa, memberikan kepercayaan kepada penyewa untuk segera memulai usaha setelah proses sewa dilakukan.
Sri Mulyani menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan UMKM sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. Dengan menyewa properti milik negara, UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor mereka sendiri tetapi juga ikut berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan sinergi dan upaya bersama, potensi aset negara dapat diaktifkan sepenuhnya untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di Tanah Air.
Demikian informasi seputar pemberdayaan UMKM oleh pemerintah Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Nutshell-movies.com.
